Transportasi Denpasar, Makin Kacau

Kota Denpasar menuju “Kota Macet Total”. Begitu pernyataan yang diungkapkan pengamat masalah transportasi Ir. Gusti Ngurah Sumanjaya, M.Y. dan Ir. Ketut Nuja, S. dalam situs balipost.co.id.

Kesimpulan yang juga merupakan inti sari dari penelitian mahasiswa Unwar ini, bukanlah merupakan hal yang mengejutkan. Pasalnya, Denpasar bukan lagi menuju kota macet, melainkan sudah terjebak dalam kemacetan total. Banyak kendaraan yang melaju seperti semut dan nyaris tak bergerak.

Satu permasalahan serius yang menyebabkan kemacetan di kota Denpasar adalah meningkatnya populasi transportasi yang tak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, khusus kota Denpasar saja, pada tahun 2000 jumlah kendaraan sebanyak 449.904. Kemudian meningkat di tahun 2006, jumlah kendaraan pribadi di Denpasar mencapai mencapai 450.431 buah, terdiri atas 89.413 mobil dan 361.018 sepeda motor. Pada tahun 2007, angka itu meningkat menjadi 479.229 buah terdiri atas 93.792 mobil dan 385.437 sepeda motor. Jumlah sepeda motor di Denpasar mencapai 33 % dari total 1.097.583 sepeda motor di Bali pada tahun 2006. Belum lagi ditambah dengan jumlah angkutan umum di kota Denpasar. Untuk mengkover seluruh wilayah di kota Denpasar hanya diperlukan 562 unit angkutan umum. Tetapi kenyataan di lapangan terdapat 1.047 unit angkutan umum yang tersebar di 13 jalur yang telah produktif. Ini berarti Denpasar surplus angkutan umum sebesar 485 unit.

Seperti yang tertulis dalam situs www.hamline.edu (2001) upaya pelebaran jalan dirasa sudah tidak mungkin lagi Problematika tata ruang membuat pemerintah kota Denpasar dipaksa untuk “berfikir keras” menjadikan Denpasar sebagai sebuah wilayah yang relatif sempit namun tanpa kemacetan. Rencana pemerintah untuk memberlakukan transportasi massal atau yang lebih dikenal dengan angkutan umum, perlu direfisi lagi. Pasalnya, bukannya menekan angka kemacetan, angkutan umum malah turut menjadi peserta kemacetan. Apabila kondisi ini dibiarkan berkembang tanpa ada usaha untuk meningkatkan pemanfaatan angkutan umum, maka akan memperumit masalah kepadatan lalu lintas.

Sampai saat ini, sedikitnya pemanfaatan angkutan umum di kota Denpasar salah satunya disebabkan karena buruknya persepsi masyarakat terhadap atribut pelayanan dari angkutan umum itu sendiri. Seharusnya, pemberlakuan transportasi masal perlu disokong dengan berbagai kebijakan penunjang lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini masyarakat masih tidak melirik penggunaan angkutan umum. Idealnya, penggunaan angkutan umum di suatu kota mencapai angka 70 % (Kompas, 26 Februari 2001). Namun, dari situs erhanana.wordpress.com (2008) didapatkan fakta sampai saat ini tidak lebih dari 2 % angkutan umum yang benar-benar dimanfaatkan, sisanya hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan pemanfaatan angkutan umum di kota Denpasar perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan angkutan umum tersebut. “Pemerintah harus menawarkan sistem transportasi umum yang oke,”tulis Pushandaka dalam blognya, pushandaka.com, Desember 2009 silam. Langkah pertama dalam memperbaiki sistem pelayanan angkutan umum adalah dengan melakukan analisis terhadap sistem pelayanan angkutan umum yang ada saat ini. Hal yang terpenting adalah analisis terhadap atribut pelayanan angkutan umum dari sisi persepsi masyarakat. Sebab mereka merupakan pihak yang terlibat langsung jika terjadi perubahan pada tingkat pelayanan angkutan umum. Analisis terhadap persepsi pengguna dilakukan pada atribut-atribut pelayanan angkutan umum seperti kepastian jalur angkutan umum, waktu tunggu (waktu tunggu untuk mendapatkan angkutan umum dan waktu tunggu keberangkatan), lama perjalanan, keandalan, tarif, kenyamanan, dan keamanan.

“Selain itu, pemerintah juga harus memberikan subsidi bagi angkuan umum. Subsidi yang diberikan bukan dalam bentuk pengurangan bahan bakar, melainkan pembayaran biaya operasinal kendaraan yang nilainya didapat darii masyarakat pengguna dan pemerintah menanggung selisihnya. Jadi operator tetap menerima hasilnya dan masyarakat mendapat layanan yang diharapkan,” kritik Pushandaka lagi. Ini bagian tanggung jawab pemerintah, untuk itu angkutan umum yang harus disiapkan adalah angkutan umum yang memiliki fasilitas layak pakai dan memberikan kenyamanan bagi penumpang (masyarakat).

Pertanyaannya kapan hal ini akan diimplementasikan? Kita sebagai masyarakat hanya bisa menunggu tindakan pemerintah. Tidakkah kita bosan akan semua permasalahan transportasi yang selam ini terjadi? (fifin)